Indonesia Kekurangan 130 Ribu Aktif, Menkes Sarankan Buka Fakultas Kedokteran di Daerah-daerah

NOLMETR.COM - Dilansir dari Yarsi.ac.id, Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat ini Indonesia kekurangan jumlah dokter aktif sebanyak 130 ribu. Dari data yang diperoleh dokter yang memiliki STR saat ini hanya 140 ribu, sementara jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa. Kebutuhan minimal akan jumlah dokter adalah 240 jiwa. Situasi defisitnya jumlah dokter ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal saat pandemi korona beberapa waktu yang lalu.

Guna menanggulangi masalah ini, menurut Budi Gunadi, Presiden Joko Widodo sudah mengarahkan untuk melakukan transfomasi di bidang kesehatan. Transformasi kesehatan menjadi sangatlah penting sebagai pondasi untuk menyiapkan sector kesehatan yang mumpuni di masa depan. Salah satu transformasi kesehatan ini adalah SDM kesehatan. Jika bicara SDM maka tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat tentu tentu menjadi fokus utama.

Baca Juga: Pengendalian IMEI Trending di Twitter, Cara Ini Diklaim Ampuh Menangkal Peredaran Hape Bodong

"SDM kesehatan ini penting baik dari jumlahnya, distribusinya, maupun kualitasnya. Dan kita sangat membutuhkan peran dari institusi pendidikan kedokteran seluruh Indonesia untuk memastikan jumlahnya cukup, sebarannya cukup dan kualitasnya cukup," ujarnya.

Maka, guna memenuhi jumlah SDM kesehatan tersebut, sesuai arahan Presiden, Menkes mendorong dibukanya Fakultas Kedokteran (FK) baru, khususnya daerah-daerah. Sebab, produksi dokter saat ini sekitar 12 ribu per tahun sehingga membutuhkan lebih dari 11 tahun untuk mencapai standar jumlah dokter.

Menkes juga meminta dukungan AIPKI selaku asosiasi pendidikan kedokteran untuk membantu atau membina universitas di daerah dalam membuka FK baru. "Kalau produksi dokter setahun cuma 12 ribu kita butuh 11 tahun lebih produksi. Meka demikian kita mau membiarkan seluruh masyarakat Indonesia mati tidak dapat akses kesehatan," terangnya.

Ketua AIPKI Prof. dr. Budu, Phd, SpM(K), M.Med.Ed menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam membuka FK baru. Bahkan, AIPKI mendorong pembukaan prodi baru seperti dokter spesialis, sub spesialis dan lainnya. "Ada 3 yang sangat penting pertama sumber daya dosen-dosen, kemudian kurikulum dan ketiga harus ada RS pendidikan, kalau spesialis harus ada persetujuan dari kolegum," jelasnya.

Untuk mencapai harapan itu, kata Prof. Budu, merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder terkait. Baik AIPKI sendiri, pemerintah hingga pemda harus terlibat aktif, sebab syarat pembukaan FK baru harus memiliki kesiapan fasilitas yang memadai. Untuk saat ini, lanjutnya, AIPKI memiliki anggota dengan akreditasi A, B hingga yang minimal. Untik FK dengan akreditasi A dan B memiliki peranan penting dalam membina FK lain untuk meningkatkan kualitasnya. "Di AIPKI ada konsorsium pembinaan sepert terhadap UNIPA di Papua yang sempat terkendala. Secara kolektif AIPKI bertanggung jawab melakukan pembinaan," tandasnya.

Baca Juga: Penyebab Jerman Kalah di Laga Pembuka, Simak Lima Masalahnya!