Nah Loh, Gubernur Lampung Sentil Kelakuan Kadinkes Lampung Reihana Yang Bergaya Hedon Saat Kerja

NOLMETER.COM - Kontroversi mengenai gaya hidup mewah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, yang telah menjabat selama 14 tahun terus menjadi sorotan publik. Dalam sebuah rapat koordinasi arus mudik yang dihadiri oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Reihana ditegur karena gaya hidup mewahnya yang dipamerkan di media sosial.

Dalam cuitan akun Twitter @partaisosmed, terlihat Reihana memamerkan tas mahal bermerk Hermes dan baju Louis Vuitton yang dikenakannya. Harga dari tas mewah tersebut mencapai ratusan juta rupiah, dan menjadi sorotan publik karena dianggap tidak sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kritikan terhadap pembangunan di Lampung yang tidak maju-maju dari Tiktoker Bima Yudho Saputro viral di media sosial. Dan kini, muncul lagi kritik terhadap kepala dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, yang melakukan gaya hidup mewah. Ini menjadi bukti bahwa kritikan publik terhadap pejabat publik tidak terbatas pada kinerja, tetapi juga termasuk gaya hidup yang diperlihatkan.

Baca Juga: Sudah Dapat Pengganti Indonesia, Ini Negara yang Ditunjuk FIFA Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menegur Reihana dalam rapat koordinasi arus mudik dan meminta agar ia tidak memamerkan barang-barang mewah selama jam kerja. Meskipun barang mewah tersebut merupakan hasil tabungan, Gubernur Djunaidi menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip kerja ASN.

Kepada media, Reihana meminta maaf atas insiden ini dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan barang-barang mewah di media sosial. Ia juga mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kontroversi ini memberikan pelajaran bagi para pejabat publik untuk selalu berhati-hati dalam tindakan dan gaya hidup mereka, terutama dalam era media sosial yang begitu mudah menyebarkan informasi. Selain itu, juga menegaskan bahwa integritas dan etika harus selalu dijaga oleh pejabat publik demi mewujudkan pelayanan publik yang baik dan adil.***