• Sabtu, 2 Juli 2022

Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor 2021 Naik Rp 200 Miliar

Andri B.Soleh
- Kamis, 23 Juni 2022 | 17:53 WIB
ali Kota Bogor, Bima Arya memberikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. (Pemkot Bogor)
ali Kota Bogor, Bima Arya memberikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. (Pemkot Bogor)

NOLMETER.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna di gedung DPRD, Jalan Pemuda, Kamis (23/6). Pada rapat paripurna ini Wali Kota Bogor, Bima Arya memberikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

"Kita patut bersyukur Pemkot Bogor tahun ini meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam dari BPK secara berturut-turut sejak 2016," ujar Bima Arya.

Bima Arya mengatakan, prestasi ini tentu saja tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan anggota DPRD dalam perencanaan dan pengawasan APBD. Termasuk laporan keuangan yang menjadi substansi Raperda ini telah selesai diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepenuhnya. Sedangkan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor masih dilakukan audit ulang.

"APBD 2021 merupakan tahun anggaran yang masih menghadapi tantangan dan dampak Pandemi Covid-19. Anggaran yang sudah ditetapkan, kami refocusing untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi sesuai ketentuan dengan memperhatikan prioritas pembangunan," terangnya.

Baca Juga: Penambahan Kasus Ternak Terpapar PMK di Kota Bogor Meningkat

Wali Kota menuturkan, dari sisi pendapatan daerah, Pemkot Bogor menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan berusaha untuk mendorong economy recovery dan economy rebound. Di sisi lain, Pemkot Bogor melampaui target PAD melalui local tax policy yang meliputi tax relief atau relaksasi pajak dan tax incentive berupa pengurangan dan pembebasan denda.

"Selain itu, kami juga melakukan ekstensifikasi pajak daerah melalui perluasan jumlah wajib pajak dan intensifikasi pajak daerah melalui peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak," katanya.

Termasuk, elektronifikasi transaksi pendapatan daerah, diantaranya, E-SPPT PBB-P2, menghemat biaya cetak dan memudahkan masyarakat untuk mengecek nilai pajak, penyediaan fasilitas platform pembayaran pajak dimana saja dan kapan saja yang memudahkan warga di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Gojek, Ovo, Traveloka, Blibli, Link Aja dan lainnya.

Hal ini, menurutnya lumayan mendongkrak PAD, sehingga realisasi pendapatan daerah Kota Bogor mencapai Rp 2,6 Triliun atau naik Rp 200 Miliar dibandingkan 2020. Angka ini terdiri dari PAD sebesar Rp 1,07 Triliun atau 117%, naik Rp 200 Miliar dibandingkan 2020, Dana Transfer sebesar Rp 1,4 Triliun dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp 106 Miliar.

"Dari sisi belanja daerah, Pemkot Bogor fokus pada belanja dukungan Vaksinasi Covid-19 serta pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial, mulai dari program Penguatan Kesehatan, Program Pemulihan Ekonomi, Program Penguatan Pendidikan, Program Jaring Pengaman Sosial dan Program Prioritas RPJMD," jelasnya.

Halaman:

Editor: Andri B.Soleh

Sumber: Pemkot Bogor

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemkot Bogor Gelar FGD UU HKPD dan Cipta Kerja

Jumat, 1 Juli 2022 | 07:00 WIB

Dedie Tinjau Pabrik Gong Pancasan

Kamis, 30 Juni 2022 | 07:00 WIB

Prakiraan BMKG : Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah

Kamis, 30 Juni 2022 | 06:07 WIB

Penkot Bogor Mulai Lakukan Vaksinasi Sapi

Rabu, 29 Juni 2022 | 09:00 WIB

Sekjen PSSI Pantau Latihan Timnas Wanita

Rabu, 29 Juni 2022 | 08:00 WIB
X