• Sabtu, 2 Juli 2022

Jemaah Haji Diimbau Bayar Dam Sesuai Aturan Arab Saudi

Andri B.Soleh
- Kamis, 23 Juni 2022 | 09:00 WIB
Haewan untuk Qurban atau pembayaran Dam (Pixabay/ smoms_h )
Haewan untuk Qurban atau pembayaran Dam (Pixabay/ smoms_h )

NOLMETER.COM - Jemaah haji Indonesia sebagian besar menyelenggarakan ibadah haji Tamattu yang artinya melakukan umrah dulu, baru berhaji. Dengan ibadah haji Tamattu ini, jemaah haji diwajibkan membayar dam atau denda berupa menyembelih hewan. Hewan yang biasa disembelih biasanya adalah domba. 

“Jemaah diimbau untuk dapat melakukan pembayaran DAM sesuai saluran resmi yang telah ditentukan Pemerintah Arab Saudi sehingga pelaksanaannya sesuai aturan dan tertib,” pesan Juru Bicara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Akhmad Fauzin.

Dikatakan Fauzin, pada musim haji tahun ini, pemerintah Saudi melalui Perusahaan Motawif Jemaah Haji Asia Tenggara (Motowifs Pilgrims For South East Asian Countries Company) telah mengeluarkan surat petunjuk tentang Dam dan Kurban Tahun 1443H. Surat ditujukan kepada Perwakilan Misi Haji Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Baca Juga: Jemaah Haji Yang Wafat Menjadi 9, Separuh Jemaah Sudah di Tanah Suci

Menurut Fauzin, surat edaran tersebut menginformasikan bahwa jemaah dapat membayar dam melalui saluran pembayaran yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi, yaitu Bank Pembangunan Islam (IsDB), Bank Al Rajhi, Pos Saudi, dan Situs (ADAHI).

Disebutkan dalam edaran tersebut bahwa keempat lembaga tersebut dipilih berdasarkan sejumlah kriteria berikut: 

  1. Bank penerima setoran dam adalah lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga akuntablitas kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan; 
  2. Memiliki lajnah thibbi yang bertugas menyeleksi binatang yang memenuhi syarat untuk dijadikan hadyu; 
  3. Memiliki lajnah syar’i/fiqhi, yang bertugas mengawasi dan memastikan keabsahan penyembelihan, distribusi dan lainnya yang berkaitan dengan aspek fikih; 
  4. Harga standard sehingga mendapat jaminan keamanan dari risiko unsur bisnis tak wajar dan unsur penipuan;
  5. Mencapai target, tepat sasaran dalam distribusi daging;
  6. Menumbuhkan solidaritas sosial dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas.

“Kami mendorong agar PPIH Arab Saudi Bidang Bimbingan Ibadah dan PPIH Kloter segera melakukan koordinasi dan sosialisai ke jemaah haji,” pesan Fauzin.

Baca Juga: Jemaah Haji Harus Hati Hati Dengan Hipertensi

Pemerintah  menurut Fauzin mengimbau jemaah tidak melakukan transaksi dengan calo dan penjaja/pedagang, tidak membeli kupon dari situs web yang mencurigakan.

Halaman:

Editor: Andri B.Soleh

Sumber: Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemkot Bogor Gelar FGD UU HKPD dan Cipta Kerja

Jumat, 1 Juli 2022 | 07:00 WIB

Dedie Tinjau Pabrik Gong Pancasan

Kamis, 30 Juni 2022 | 07:00 WIB

Prakiraan BMKG : Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah

Kamis, 30 Juni 2022 | 06:07 WIB

Penkot Bogor Mulai Lakukan Vaksinasi Sapi

Rabu, 29 Juni 2022 | 09:00 WIB

Sekjen PSSI Pantau Latihan Timnas Wanita

Rabu, 29 Juni 2022 | 08:00 WIB
X